-Penguin
-Warning!!!!
-Orang yang Baik akan :
1.Mencopy artikel dari sini denga menyertakan SUMBER-nya
2.Bertindak sopan di page manapun ia berada
3.Memberikan komentar beserta kritik dan Saran setelah membaca.
Saya yakin yang berkunjung ke blog saya Baik Semua :)
Terima kasih!
-Butuh Terjemahan??
CONTOH MAKALAH NEGARA KAMBOJA
KATA
PENGANTAR
Puji dan Syukur Kami Panjatkan ke Hadirat
Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami
dapat menyusun makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini membahas tentang NEGARA KAMBOJA.
Dalam penyusunan makalah ini, kami banyak
mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak
tantangan itu bisa teratasi. Olehnya itu, kami mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah
ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh
dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik
konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan makalah
selanjutnya. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita
sekalian.
Maja,26 Maret 2014
Penyusun
NEGARA KAMBOJA
Nama resmi :Kingdom
of Cambodia
Bentuk Negara : Kerajaan Konstitusional
Ibukota : Phnom Penh
Tahun Merdeka :195
Kepala Negara : Raja Norodom Sihamoni
Kepala Pemerintahan : PM Hun Sen
Bentuk Negara : Kerajaan Konstitusional
Ibukota : Phnom Penh
Tahun Merdeka :195
Kepala Negara : Raja Norodom Sihamoni
Kepala Pemerintahan : PM Hun Sen
Luas Wilayah
: 181.035 sq km
Iklim : Tropis
Agama : Budha
Bahasa Nasional : Khmer
Lagu Nasional : Nokor Reakh
Hari Nasional : 9 November
Pembagian wilayah : Kamboja dibagi menjadi 20 Provinsi & 4 Kota praja. Daerah Kamboja kemudian dibagi menjadi Distrik, komunion . distrik besar,dan kepulauan.
Iklim : Tropis
Agama : Budha
Bahasa Nasional : Khmer
Lagu Nasional : Nokor Reakh
Hari Nasional : 9 November
Pembagian wilayah : Kamboja dibagi menjadi 20 Provinsi & 4 Kota praja. Daerah Kamboja kemudian dibagi menjadi Distrik, komunion . distrik besar,dan kepulauan.
1.
LETAK ASTRONOMIS DAN GEOGRAFIS
Negara kamboja terletak antara 10 LU- 14LU dan 102,5 BT- 107,5 BT. Dengan Luas sekitar 181,035 Km2.
2.
BENTANG ALAM
Kamboja berbatasan dengan Thailand di
sebelah barat, Laos di utara, Vietnam di timur, dan
Teluk Thailand di selatan. Sungai Mekong dan
Danau Tonle Sap melintasi negara ini.
3.
KONDISI IKLIM
Wilayah kamboja beriklim tropis, bulan November-Mei
merupakan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan Mei-Oktober. Suhu
udara berkisar antara 20- 36. Musim hujan sangat diperlukan untuk budidaya tanaman padi. Pada saat
musim hujan, Danau Tonle Sap yang merupakan danau terbesar dikamboja meluas
hingga sekitar 8 kali ukuran saat musim kemarau.
4.
GEOGRAFI
Kamboja mempunyai area seluas 181.035 km2.
Kenampakan geografis yang menarik di Kamboja ialah adanya dataran lacustrine
yang terbentuk akibat banjir di Tonle Sap. Gunung tertinggi di Kamboja
adalah Gunung Phnom Aoral yang berketinggian sekitar 1.813 mdpl.
5.
EKONOMI
• Agrikultur
menjadi andalan utama kehidupan ekonomi masyarakat Kamboja terutama bagi
masyarakat desa, selain itu bidang pariwisata dan Tekstil juga menjadi bidang
andalan dalam perekonomian di Kamboja.
• Perlambatan
ekonomi pernah terjadi pada masa Krisis Finansial ASIA. Investasi asing dan
turisme turun dengan sangat drastis, kekacauan ekonomi mendorong terjadinya
kekerasan dan kerusuhan di Kamboja.
6.
POLITIK
Berdasarkan konstitusi 1993, Kamboja adalah negara
kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar.
Raja Kamboja menjabat
Kepala
Negara menjabat sebagai Kepala Negara, tetapi tidak memerintah. Pemerintahan
dipimpin oleh Perdana Menteri dengan dibantu oleh para menteri yang tergabung
dalam Dewan Menteri .
7.
PENDUDUK
Pertumbuhan
penduduk alami dinegara ini sekitar
1,7%. Sebagian penduduknya merupakan suku bangsa Khmer 90%, terdapat pula suku
bangsa cina 1%., vietnam 5%. Dan lainnya 4%.
KAMBOJA atau Kampuchea merupakan negara di Asia Tenggara yang
semula berbentuk Kerajaan di bawah kekuasaan Dinasti Khmer di Semenanjung
Indo-China antara Abad Ke-11 dan Abad Ke-14. Rakyat Kamboja biasanya dikenal
dengan sebutan Cambodian atau Khmer, yang mengacu pada etnis Khmer di negara
tersebut. Negara anggota ASEAN yang terkenal dengan pagoda Angkor Wat ini
berbatasan langsung dengan Thailand, Laos dan Vietnam. Sebagian besar rakyat
Kamboja beragama Buddha Theravada, yang turun-temurun dianut oleh etnis Khmer.
Namun, sebagian warganya juga ada yang beragama Islam dari keturunan muslim
Cham.
Kamboja
menghebohkan dunia ketika komunis radikal Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot berkuasa
pada tahun 1975. Saat itu, Pol Pot memproklamirkan Kamboja sebagai sebuah
negara baru. Ia menyebut tahun 1975 sebagai "Year Zero". Segala
sesuatunya ingin dibangun dari titik nol. Tanggal 17 April 1975 dinyatakan
sebagai Hari Pembebasan (Liberation Day) dari rezim Lon Nol yang buruk dan
korup. Ternyata, pembebasan yang dijanjikan Pol Pot justru merupakan awal masa
kegelapan bagi rakyat Kamboja.
Merdeka dari Perancis
Pada tanggal 9 November 1953, Perancis mengakhiri penjajahannya di Kamboja yang telah berlangsung sejak tahun 1863 dan Kamboja pun menjadi sebuah negara berdaulat. Setahun kemudian mantan pemimpin negara kawasan Indo-China itu, Raja Norodom Sihanouk, kembali dari pengasingannya di Thailand. Sihanouk kemudian membentuk partai politik dan menggelar pemilihan umum (pemilu). Setelah memenangkan pemilu ia berhasil mengusir orang-orang komunis dan memperoleh seluruh kursi pemerintahan.
Pada tahun 1955, untuk melepaskan
diri dari segala bentuk pelarangan yang dibuat untuk raja oleh
perundang-undangan Kamboja, Norodom Sihanouk mengembalikan tahta kepada
ayahnya, Norodom Suramarit. Ia kemudian memasuki dunia politik. Selama
pemilihan berturut-turut, pada tahun 1955,1958, 1962 dan 1966, partai bentukan
Norodom Sihanouk selalu memenangkan kursi mayoritas di parlemen.
Pada bulan Maret 1969, Pesawat
Amerika mulai mengebom Kamboja untuk menghalangi jejak dan penyusupan dari
tentara Vietkong. Pengeboman tersebut berakhir sampai tahun 1973.
Pada tahun 1970, ketika Sihanouk sedang berada di Moskow dalam sebuah kunjungan kenegaraan, Marsekal Lon Nol melakukan kudeta di Phnom Penh. Lon Nol lalu menghapus bentuk kerajaan dan menyatakan Kamboja sebagai sebuah negara republik. Sihanouk tidak kembali ke negaranya dan memilih menetap di Peking, China. Ia memimpin pemerintahan dalam pelarian dan Khmer Merah merupakan bagian dari pemerintahan tersebut.
Pada tahun 1970, ketika Sihanouk sedang berada di Moskow dalam sebuah kunjungan kenegaraan, Marsekal Lon Nol melakukan kudeta di Phnom Penh. Lon Nol lalu menghapus bentuk kerajaan dan menyatakan Kamboja sebagai sebuah negara republik. Sihanouk tidak kembali ke negaranya dan memilih menetap di Peking, China. Ia memimpin pemerintahan dalam pelarian dan Khmer Merah merupakan bagian dari pemerintahan tersebut.
·
Khmer Merah
Khmer Merah (Bahasa Perancis: Khmer Rouge) adalah cabang militer Partai Komunis Kampuchea (nama Kamboja kala itu). Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Khmer Merah melakukan perang gerilya melawan rezim Shihanouk dan Marsekal Lon Nol. Pada 17 April 1975, Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil menggulingkan kekuasaan dan menjadi pemimpin Kamboja.
Hanya dalam beberapa hari saja, rezim baru ini telah menghukum mati sejumlah besar rakyat Kamboja yang tadinya bergabung dengan rezim Lon Nol. Penduduk Phnom Phen dan juga penduduk di provinsi lain terpaksa keluar dari kota dan pindah ke daerah-daerah penampungan. Phnom Phen menjadi kota mati. Seluruh perekonomian di seluruh negeri berubah di bawah garis keras komunis, Uang hilang dari peredaran. Akibat dari semua itu adalah terjadinya kelaparan dan wabah penyakit di daerah tersebut.
Selama 44 bulan berikutnya, jutaan orang Kamboja menjadi korban teror dari Khmer Merah. Para pengungsi yang berhasil lari ke Thailand menceritakan kekejaman kelompok ini yang antara lain menghukum mati anak-anak hanya karena mereka tidak lahir dari keluarga petani. Selain itu orang-orang keturunan Vietnam dan Cina juga turut diteror dan dibunuh. Siapa saja yang disangka sebagai orang yang berpendidikan, atau menjadi angota dari keluarga pedagang pasti dibunuh dengan cara dipukul sampai mati, bukan dengan ditembak dengan dalih untuk menghemat amunisi.
Khmer Merah (Bahasa Perancis: Khmer Rouge) adalah cabang militer Partai Komunis Kampuchea (nama Kamboja kala itu). Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Khmer Merah melakukan perang gerilya melawan rezim Shihanouk dan Marsekal Lon Nol. Pada 17 April 1975, Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil menggulingkan kekuasaan dan menjadi pemimpin Kamboja.
Hanya dalam beberapa hari saja, rezim baru ini telah menghukum mati sejumlah besar rakyat Kamboja yang tadinya bergabung dengan rezim Lon Nol. Penduduk Phnom Phen dan juga penduduk di provinsi lain terpaksa keluar dari kota dan pindah ke daerah-daerah penampungan. Phnom Phen menjadi kota mati. Seluruh perekonomian di seluruh negeri berubah di bawah garis keras komunis, Uang hilang dari peredaran. Akibat dari semua itu adalah terjadinya kelaparan dan wabah penyakit di daerah tersebut.
Selama 44 bulan berikutnya, jutaan orang Kamboja menjadi korban teror dari Khmer Merah. Para pengungsi yang berhasil lari ke Thailand menceritakan kekejaman kelompok ini yang antara lain menghukum mati anak-anak hanya karena mereka tidak lahir dari keluarga petani. Selain itu orang-orang keturunan Vietnam dan Cina juga turut diteror dan dibunuh. Siapa saja yang disangka sebagai orang yang berpendidikan, atau menjadi angota dari keluarga pedagang pasti dibunuh dengan cara dipukul sampai mati, bukan dengan ditembak dengan dalih untuk menghemat amunisi.
·
Killing Fields (Ladang Pembantaian)
Masa empat tahun Pol Pot dan Khmer Merahnya berkuasa di Kamboja, adalah masa yang membuat seluruh dunia geger. Khmer Merah berupaya mentransformasi Kamboja menjadi sebuah negara Maois dengan konsep agrarianisme. Rezim Khmer juga menyatakan, tahun kedatangan mereka sebagai "Tahun Nol" (Year Zero). Mata uang, dihapuskan. Pelayanan pos, dihentikan. Kamboja diputus hubungannya dengan luar negeri. Hukum Kamboja juga dihapuskan.
Masa empat tahun Pol Pot dan Khmer Merahnya berkuasa di Kamboja, adalah masa yang membuat seluruh dunia geger. Khmer Merah berupaya mentransformasi Kamboja menjadi sebuah negara Maois dengan konsep agrarianisme. Rezim Khmer juga menyatakan, tahun kedatangan mereka sebagai "Tahun Nol" (Year Zero). Mata uang, dihapuskan. Pelayanan pos, dihentikan. Kamboja diputus hubungannya dengan luar negeri. Hukum Kamboja juga dihapuskan.
Rezim Khmer Merah dalam kurun waktu
tersebut diperkirakan telah membantai sekitar dua juta orang Kamboja. Ada
sekitar 343 "ladang pembantaian" yang tersebar di seluruh wilayah
Kamboja. Choeung Ek adalah "ladang pembantaian" paling terkenal. Di sini,
sebagian besar korban yang dieksekusi adalah para intelektual dari Phnom Penh,
yang di antaranya adalah: mantan Menteri Informasi Hou Nim, profesor ilmu hukum
Phorng Ton, serta sembilan warga Barat termasuk David Lioy Scott dari
Australia. Sebelum dibunuh, sebagian besar mereka didokumentasikan dan
diinterogasi di kamp penyiksaan Tuol Sleng.
Penjara S-21 atau Tuol Sleng adalah
organ rezim Khmer Merah yang paling rahasia. Pada 1962, penjara S-21 merupakan
sebuah gedung SMA bernama Ponhea Yat. Semasa pemerintahan Lon Nol, nama
sekolah diubah menjadi Tuol Svay Prey High School.
Tuol Sleng yang berlokasi di
subdistrik Tuol Svay Prey, sebelah selatan Phnom Penh, mencakupi wilayah seluas
600 x 400 meter. Setelah Phnom Penh jatuh ke tangan Khmer Merah, sekolah diubah
menjadi kamp interogasi dan penyiksaan tahanan yang dituduh sebagai musuh
politik. Di “ladang pembantaian” ini, para intelektual diinterogasi agar
menyebutkan kerabat atau sejawat sesama intelektual. Satu orang harus
menyebutkan 15 nama orang berpendidikan yang lain. Jika tidak menjawab, mereka
akan disiksa. Kuku-kuku jari mereka akan dicabut, lantas direndam cairan
alkohol. Mereka juga disiksa dengan cara ditenggelamkan ke bak air atau
disetrum. Kepedihan terutama dirasakan kaum perempuan karena kerap diperkosa
saat diinterogasi.
Setelah
diinterogasi selama 2-4 bulan, mereka akan dieksekusi di Choeung Ek.
Sejumlah tahanan politik yang dinilai penting ditahan untuk diinterogasi
sekitar 6-7 bulan, lalu dieksekusi.
Haing S Ngor yang masa itu
berprofesi sebagai seorang dokter adalah segelintir intelektual yang berhasil
lolos dari buruan rezim Khmer Merah. Haing dianugerahi Piala Oscar tahun 1984
atas perannya di film "The Killing Fields". Dalam film itu, ia
memerankan tokoh Dith Pran, jurnalis Kamboja yang selamat dari pembantaian.
Namun malang, Haing tewas terbunuh di kediamannya di Los Angeles, AS, ketika
melawan perampokan yang dilakukan tiga pecandu narkoba pada 1996.
·
Intervensi Vietnam
Pada tanggal 25 Desember 1978, setelah beberapa
pelanggaran terjadi di perbatasan antara Kamboja dan Vietnam, tentara Vietnam
menginvasi Kamboja. Tanggal 7 Januari 1979, pasukan Vietnam menduduki Phnom
Penh dan menggulingkan pemerintahan Pol Pot. Pemerintahan boneka lalu dibentuk
di bawah pimpinan Heng Samrin, mantan anggota Khmer Merah yang telah membelot
ke Vietnam. Namun pemerintahan baru ini tidak diakui oleh negara-negara Barat.
Sementara Pol Pot dan para pengikutnya lari ke hutan-hutan dan kembali
melakukan taktik gerilya dan teror. Pol Pot yang bernama asli Saloth Sar
akhirnya meninggal di tengah hutan pada 15 April 1998 karena serangan jantung.
·
Menuju Perdamaian
Pada tahun 1982, Tiga kelompok (faksi) yang masih
bertahan di Kamboja yaitu Khmer Merah, dan Front kemerdekaan nasional, netral,
kedamaian dan kerja sama Kamboja (FUNCINPEC) pimpinan Pangeran Sihanouk, serta
Front nasional kebebasan orang-orang Khmer yang dipimpin oleh perdana menteri
yang terdahulu yaitu Son Sann, membentuk koalisi yang bertujuan untuk memaksa
keluar tentara Vietnam. Tahun 1989, tentara Vietnam akhirnya mundur dari
Kamboja.
Tahun 1992, PBB (UNTAC), mengambilalih sementara
pemerintahan negara ini. Tahun berikutnya, PBB menggelar pemilu demokratis yang
dimenangkan oleh FUNCINPEC. Faksi ini kemudian membentuk pemerintahan koalisi
bersama Partai Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan Hun Sen.
Sekarang, Kamboja telah berkembang pesat berkat
bantuan dari negara-negara asing. Negara ini bahkan telah menggelar persidangan
terhadap seorang mantan pemimpin Khmer Merah atas dakwaan melakukan kejahatan
terhadap kemanusiaan. Rakyat di kota dan desa juga telah hidup tenang walaupun
dihantui bahaya ranjau darat yang masih banyak bertebaran di seluruh penjuru
negeri. Ahh, malangnya nasibmu Kamboja.
02.19 | Label: -Makalah & Laporan | 0 Comments
CONTOH MAKALAH PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)
KATA PENGANTAR
Puji
syukur saya ucapkan atas kehadirat allah SWT, karena dengan rahmat dan
karunianyan saya masih diberi kesempatan untuk menyeleaikan makalah STRUKTUR
ORGANISASI INTERNASIONAL . dan tidak lupa saya ucapkan kepada guru
pembimbing dan teman – teman yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam
menyelasaikan makalah ini .
Makalah
ini disusun untuk memenuhi tugas dari guru pengajar yang bertujuan untuk
memberikan pemahaman lebih terhadap STRUKTUR ORGANISASI INTERNASIONAL.
Makalah
yang saya susun ini jauh dari kesempurnaan , karena dimohonkan kritik dan saran
. semoga makalah ini bermanfaat.
Maja, 28 Maret 2014
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………………………………
i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………….
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH………………………………………………...................…………1
B. RUMUSAN MASALAH………………………………………………...…………………….2
C. UJUAN PENULISAN…………………………………………..…………………………2
D. MANFAAT PENULISAN…………………………………………....………………………..2
BAB II PEMBAHASAN
A. STRUKTUR ORGANISASI…………………………………………………………………….3
1. Majelis Umum……………………..……………………………………………4
2. Dewan Keamanan………………………………………........…………………5
3.Sekretariat………...……………………………………………………………..5
a.Sekretariat
jendral……………………………………………………………..6
4. Mahkamah Internasional ……....……………………………………………….8
5.Dewan Ekonomi dan Sosial………………..…………………………………….8
6. Lembaga Khusus……………......……………………………………………..9
B NEGARA ANGGOTA
1. Kelompok 77………………………....……………………………………….11
C. TUJUAN LAIN
1.Pemeliharaan perdamaian dan keamanan……………………………….....….12
2. Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan……….....……………………..14
3. Sosial dan bantuan ekonomi…………………………………………………..16
4.Mandat………………………………………………………………………….17
5.Lainnya…………………………………………………………………………17
D.PENDANAAN………………………………...………………………………18
E.KEBIJAKAN PERSONIL…….……………………………………………….20
F. REFORMASI………………………………………………………………….21
G. EFEKTIFITAS…………………..……………………………………………23
BAB III PENUTUP
A.KESIMPULAN…………..…………………………………………………….23
DAFTAR PUSTAKA .………………………………………………………….24
BAB I
A. Latar Belakang Masalah
Sejarah Penandatanganan Piagam PBB di San
Francisco, 1945.
Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang
Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada tahun
1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam
rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama
dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional. Rencana
konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan
Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang
pertama menciptakan istilah “United
Nations” atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk
menggambarkan negara-negara
Sekutu. Istilah
ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26
pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, dimana masing-masing negara berjanji untuk
melanjutkan usaha perang. Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang
Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi
non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas
ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 anggota lainnya. Sidang Umum
pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster
Central Hall di London pada Januari 1946.
Kedudukan
organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation
di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Sampai gedung Markas
Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.
Sejak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika
Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye “get US out of the UN” pada tahun 1959, dan menuduh
bahwa tujuan PBB adalah mendirikan “One World Government” atau
Pemerintah Seluruh Dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite
Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis,
sehingga Perancis awalnya tidak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas
pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le
machin (dalam bahasa Indonesia: “Si Itu”), dan merasa tidak yakin bahwa
aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih
percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.
Dasar hukum pendirian
Tak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum
internasional supaya bisa menerima “Ganti Rugi Kepada PBB Atas Cidera yang
Dideritanya”dengan disertai pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ).
Pertanyaan yang muncul adalah “Apakah PBB, sebagai organisasi, memiliki hak
untuk meminta klaim internasional terhadap pemerintahan tertentu terkait cedera
yang diderita oleh PBB, yang diduga telah disebabkan oleh negara/pemerintahan
tersebut.”
Pengadilan menyatakan: Organisasi ini (PBB) berniat melaksanakan hak dan
kewajiban, dan pada kenyataannya memang mampu melaksanakan kewajiban dan
menerima hak tertentu yang hanya mungkin dapat dijelaskan jika memiliki
kapasitas kepribadian internasional yang besar dan mampu untuk beroperasi dalam
ranah internasional. … Dengan demikian, Pengadilan telah sampai pada kesimpulan
bahwa Organisasi ini (PBB) adalah Badan Hukum Internasional.
RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang dimaksud
dengan struktur organisasi internasional?
2. Bagaimana struktur
organisasi internasional?
3. Apa saja organ-organ
internasional?
4. Dimana sekretariat
tetap organisasi internasional ?
TUJUAN PENULISAN
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:
1. memahami secara utuh
konsep dan struktur organisasi internasional.
2. Mengetahui dan
memahami aspek yang terkandung dalam hukum organisasi internasional.
MANFAAT PENULISAN
Manfaat dari penulisan makalah ini adalah :
1. Menambah pengetahuan
dalam menulis karya ilmiah.
2. Mendapatkan pemahaman
yang mendalam mengenai organisasi internasional serta organisasinya dalam
pergaulan antar bangsa.
3. Menambah kesadaran
akan pentingnya memahami hukum internasional sebagai bagian dari upaya
memajukan bangsa, khususnya dalam pergaulan internasional.
BAB II
PEMBAHASAN
Struktur Organisasi
Sistem PBB berdasarkan lima organ utama (sebelumnya enam–Dewan Perwalian
dihentikan operasinya pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau,
satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa; Majelis Umum, Dewan Keamanan,
Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial (ECOSOC), Sekretariat, dan Mahkamah
Internasional. Lima dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak
di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa berkedudukan di wilayah internasional di kota New York. Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, sementara lembaga-lembaga besar lainnya berbasis di
kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di
seluruh dunia.
Enam bahasa resmi PBB, yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah dan
pembuatan dokumen-dokumen, adalah Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Sekretariat dan Dewan Keamanan menggunakan dua bahasa kerja, bahasa Inggris dan Perancis, sedangkan Majelis Umum menggunakan
tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol. Empat dari bahasa
resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan (Britania Raya
dan Amerika Serikat masing-masing menggukanan bahasa Inggris sebagai bahasa
resmi secara de facto), Spanyol dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar
bahasa resmi di luar dari anggota permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di
20 negara, sedangkan Arab di 26). Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB
didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual
menyatakan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah
menggunakan Bahasa Inggris dari Inggris (British-English)
dalam Ejaan Oxford, standar
penulisan Bahasa Cina menggunakan aksara Cina yang disederhanakan, sebelumnya menggunakan aksara Cina tradisional sampai pada tahun 1971 ketika
representasi PBB dari China berubah dari Republik Cina ke Republik Rakyat Cina.
Majelis Umum
Majelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Terdiri dari semua negara anggota PBB, majelis bertemu setiap tahun di bawah
pimpinan yang dipilih dari negara-negara anggota. Selama periode dua minggu
awal setiap sesi, semua anggota memiliki kesempatan untuk berpidato di hadapan
majelis. Biasanya Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, diikuti oleh
pimpinan dewan. Sidang pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di
Westminster Central Hall di London dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara.
Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah penting, minimal
diperlukan dua pertiga suara dari seluruh anggota yang hadir. Contoh masalah
penting ini termasuk: rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan; pemilihan
anggota untuk badan PBB; pemasukan, suspensi, dan pengusiran anggota; dan
hal-hal anggaran. Sedang masalah-masalah lain yang ditentukan cukup oleh suara
mayoritas. Setiap negara anggota memiliki satu suara. Selain hal-hal
persetujuan anggaran, resolusi tidak mengikat pada anggota. Majelis dapat
membuat rekomendasi mengenai setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali masalah
perdamaian dan keamanan yang berada di bawah pertimbangan Dewan Keamanan.
Dapat dibayangkan, dengan struktur satu negara memiliki satu suara maka dapat
terjadi negara-negara yang mewakili dari hanya delapan persen populasi mampu
meloloskan resolusi dengan suara dua-pertiga (lihat Daftar negara menurut jumlah penduduk). Namun, karena resolusi ini tidak lebih dari sekedar
rekomendasi, sulit dibayangkan situasi dimana ketika rekomendasi dari delapan
persen populasi dunia akan diikuti oleh sembilan puluh dua persen lainnhya,
jika mereka semua menolak resolusi tersebut.
Dewan Keamanan
Ruangan Dewan Keamanan PBB
Dewan Keamanan ditugaskan untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar
negara.Jika organ-organ lain dari PBB hanya bisa membuat ‘rekomendasi’ untuk
pemerintah negara anggota, Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat
keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara anggota telah sepakat untuk
melaksanakan, menurut ketentuan Piagam Pasal 25. Keputusan Dewan dikenal
sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara anggota, yang terdiri dari 5 anggota
tetap—Cina, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat—dan 10 anggota tidak
tetap, saat ini , Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan. Lima anggota tetap memegang hak veto terhadap
resolusi substantif tetapi tidak prosedural, dan memungkinkan anggota tetap
untuk memblokir adopsi tetapi tidak berkuasa untuk memblokir perdebatan
resolusi tidak dapat diterima untuk itu. Sepuluh kursi sementara diadakan
selama dua tahun masa jabatan dengan negara-negara anggota dipilih oleh Majelis
Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar secara abjad setiap
bulan.
Sekretariat
Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh suatu staf pegawai
sipil internasional dari seluruh dunia. Tugas utama seorang Sekretaris-Jenderal
adalah menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh
badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Dia juga membawa tugas seperti yang
diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan
Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang akan
dipilih oleh penerapan “standar tertinggi efisiensi, kompetensi, dan
integritas,” dengan memperhatikan pentingnya merekrut luas secara geografis.
Piagam menetapkan bahwa staf tidak akan meminta atau menerima instruksi dari
otoritas lain selain PBB. Setiap negara anggota PBB diperintahkan untuk
menghormati karakter internasional dari Sekretariat dan tidak berusaha untuk
memengaruhi para stafnya. Sekretaris Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk
pemilihan staf.
Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa
internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan
konperensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan
Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota mengenai berbagai
inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah ini termasuk Kantor Koordinator
Urusan Kemanusiaan dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian.
Sekretaris-Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap
masalah yang, menurut nya, bisa mengancam perdamaian dan keamanan
internasional.
Sekretaris Jenderal
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang bertindak sebagai juru bicara
de facto dan pemimpin PBB. Sekretaris Jenderal saat ini Ban Ki-moon, yang mengambil alih dari Kofi Annan pada tahun 2007 dan akan memenuhi syarat untuk
pengangkatan kembali ketika masa jabatan pertamanya berakhir pada tahun 2011.
Dibayangkan oleh Franklin D. Roosevelt sebagai “moderator dunia”, posisi
ini ditetapkan dalam Piagam PBB sebagai “kepala pegawai administrasi”
organisasi, tetapi Piagam juga menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal dapat
membawa ke perhatian Dewan Keamanan “setiap masalah yang menurut pendapatnya
dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional”, memberikan
ruang lingkup yang lebih besar untuk posisi aksi di panggung dunia. Posisi ini
telah berkembang menjadi peran ganda dari administrator organisasi PBB, dan
seorang diplomat dan mediator menangani yang sengketa antara negara-negara anggota dan menemukan konsensus dalam
menangani isu-isu global.
Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh
Dewan Keamanan, setiap anggota yang dapat memveto, dan Majelis Umum secara
teoritis dapat mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas
tidak tercapai, meskipun smapai sekarang hal ini tidak terjadi. Pada 1996,
Dewan Keamanan mengadopsi seperangkat pedoman untuk proses seleksi yang
dicetuskan oleh Duta Permanen Indonesia untuk PBB pada waktu itu, Nugroho
Wisnumurti. Pedoman Wisnumurti (Wisnumurti Guidelines) telah
mempengaruhi proses seleksi, termasuk penggunaan surat suara berkode warna
untuk memilih kandidat . Tidak ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut,
tetapi selama bertahun-tahun, telah diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat
untuk jangka satu atau dua dari lima tahun, dan akan diangkat pada dasar rotasi
geografis, dan bahwa Sekretaris-Jenderal tidak berasal dari salah satu lima
negara anggota tetap Dewan Keamanan.
Sekretaris-Jenderal
PBB
|
|||||
No.
|
Nama
|
Asal
negara
|
Mulai
menjabat
|
Selesai
menjabat
|
Catatan
|
1
|
2 Februari
1946
|
10
November 1952
|
Mundur
|
||
2
|
10 April
1953
|
18
September 1961
|
Meninggal
sewaktu menjabat
|
||
3
|
30 November
1961
|
1 Januari
1972
|
Sekjen
pertama dari Asia
|
||
4
|
1 Januari
1972
|
1 Januari
1982
|
|||
5
|
1 Januari
1982
|
1 January
1992
|
Sekjen
pertama dari Amerika
|
||
6
|
1 Januari
1992
|
1 Januari
1997
|
Sekjen
pertama dari Afrika
|
||
7
|
1 Januari
1997
|
1 Januari
2007
|
|||
8
|
1 Januari
2007
|
||||
Mahkamah Internasional
Pengadilan Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan utama Perserikatan
Bangsa-Bangsa. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai
bekerja pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman
Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya,
adalah dokumen utama yang merupakan konstitusional dan mengatur Pengadilan.
Hal ini didasarkan di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, berbagi gedung
dengan Akademi Hukum Internasional Den Haag, pusat swasta untuk studi hukum
internasional. Beberapa saat hakim Pengadilan adalah baik alumni atau anggota
fakultas mantan Academy. Tujuannya adalah untuk mengadili sengketa antara negara.
Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang,
campur tangan negara ilegal dan pembersihan etnis, antara lain, dan terus untuk
mendengar kasus-kasus.
Sebuah pengadilan yang terkait, Mahkamah
Pidana Internasional (ICC),
mulai beroperasi pada tahun 2002 melalui diskusi internasional yang diprakarsai
oleh Majelis Umum. Ini adalah pengadilan internasional pertama tetap dikenakan
dengan mencoba mereka yang melakukan kejahatan yang paling serius di bawah
hukum internasional, termasuk kejahatan perang dan genosida. ICC secara
fungsional independen dari PBB dalam hal personil dan pendanaan, tetapi
beberapa pertemuan badan ICC yang mengatur, Majelis Negara Pihak pada Statuta
Roma, diadakan di PBB. Ada “hubungan perjanjian” antara ICC dan PBB yang
mengatur bagaimana kedua lembaga menganggap satu sama lain secara sah.
Dewan Ekonomi dan Sosial
Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC)
membantu Majelis Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial
internasional dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54 anggota, yang semuanya
dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk
jangka waktu satu tahun dan dipilah di antara kekuatan kecil atau menengah yang
berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi
empat minggu. Sejak tahun 1998, ia telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan
April dengan menteri keuangan yang menduduki komite kunci dari Bank Dunia dan Dana Moneter
Internasional (IMF).
Dilihat terpisah dari badan-badan khusus yang ia koordinasi, fungsi ECOSOC
mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat
rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan
koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak
PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif.
Lembaga khusus
Ada banyak organisasi dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk bekerja pada
isu-isu tertentu. Beberapa lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan
Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Dunia dan Organisasi
Kesehatan Dunia.
Hal ini melalui badan-badan PBB yang melakukan sebagian besar pekerjaan
kemanusiaan. Contohnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO),
menghindari kelaparan dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan
perlindungan masyarakat rentan dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR).
Piagam PBB menyatakan bahwa setiap organ utama PBB
dapat membangun berbagai badan khusus untuk memenuhi tugasnya.
Lembaga
khusus PBB
|
||||||
No.
|
Akronim
|
Bendera
|
Lembaga
|
Pusat
|
Kepala
|
Berdiri
|
1
|
Roma, Italia
|
1945
|
||||
2
|
Wina, Austria
|
1957
|
||||
3
|
Montreal, Kanada
|
1947
|
||||
4
|
Roma,
Italia
|
1977
|
||||
5
|
Jenewa, Swiss
|
1946
(1919)
|
||||
6
|
London,
Britania Raya
|
1948
|
||||
7
|
Washington,
D.C., AS
|
1945
(1944)
|
||||
8
|
Jenewa, Swiss
|
1947
(1865)
|
||||
9
|
Paris,
Perancis
|
1946
|
||||
10
|
Wina, Austria
|
1967
|
||||
11
|
Bern, Swiss
|
1947
(1874)
|
||||
12
|
Washington, D.C, AS
|
1945
(1944)
|
||||
13
|
Roma,
Italia
|
1963
|
||||
14
|
Jenewa, Swiss
|
1948
|
||||
15
|
Jenewa, Swiss
|
1974
|
||||
16
|
Jenewa, Swiss
|
1950
(1873)
|
||||
17
|
Madrid, Spanyol
|
1974
|
||||
Negara anggota
Dengan penambahan Sudan Selatan pada tanggal 14 Juli 2011, saat ini ada 193
negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua negara yang
menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara
internasional, kecuali Vatikan (Tahta Suci, yang memegang kedaulatan atas
Vatikan, adalah pengamat permanen).
Piagam PBB menguraikan aturan untuk keanggotaan:
- Keanggotaan di PBB terbuka
untuk semua negara cinta damai lainnya yang menerima kewajiban yang
termuat dalam Piagam ini dan, menurut penilaian Organisasi, mampu dan mau
melaksanakan kewajiban-kewajiban ini.
- Penerimaan dari negara
tersebut kepada keanggotaan di PBB akan dipengaruhi oleh keputusan
Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.
Kelompok 77
Kelompok 77 di PBB merupakan koalisi longgar dari negara-negara berkembang, yang dirancang untuk mempromosikan
kepentingan kolektif ekonomi anggotanya dan menciptakan kemampuan bernegosiasi
bersama di PBB yang disempurnakan. Ada 77 anggota pendiri organisasi, namun
organisasi akhirnya diperluas menjadi 130 negara anggota. Kelompok ini
didirikan pada tanggal 15 Juni 1964 oleh “Deklarasi Bersama Tujuh puluh Tujuh
Negara” yang dikeluarkan pada Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Pertemuan pertama
dilaksanakan di Aljir pada tahun 1967, dimana Piagam
Aljir diadopsi dan dasar untuk struktur kelembagaan permanen dimulai.
Tujuan Lain
Pemeliharaan perdamaian dan keamanan
Misi penjaga perdamaian PBB sampai dengan tahun 2009. Biru tua menandakan misi
yang sedang berlangsung, sedangkan biru muda menandakan misi yang lalu.
PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan
penjaga perdamaian ke daerah
dimana konflik bersenjata baru-baru ini berhenti atau berhenti sejenak untuk
menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari
kedua belah pihak melanjutkan permusuhan. Karena PBB tidak memelihara militer
sendiri, pasukan perdamaian secara sukarela disediakan oleh negara-negara
anggota PBB. Pasukan, juga disebut “Helm Biru”, yang menegakkan kesepakatan
PBB, diberikan Medali PBB, yang dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi
militer. Pasukan penjaga perdamaian secara keseluruhan menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.
Para pendiri PBB telah mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak
untuk mencegah konflik antara negara dan membuat perang di masa depan tidak
mungkin, namun pecahnya Perang Dingin membuat perjanjian perdamaian sangat sulit karena
pembagian dunia ke dalam kamp-kamp yang bermusuhan. Menyusul akhir Perang
Dingin, ada seruan baru bagi PBB untuk menjadi agen untuk mencapai perdamaian
dunia, karena ada beberapa lusin konflik berkelanjutan yang terus berlangsung
di seluruh dunia.
Sebuah studi tahun 2005 oleh RAND Corp menyatakan PBB sukses di dua dari tiga
upaya perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang
dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai,
dibandingkan dengan empat dari delapan kasus AS damai. Juga pada tahun 2005,
Laporan Keamanan Manusia mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida
dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak
langsung, bahwa aktivisme internasional-kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah
menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin.
Situasi di mana PBB tidak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tetapi juga
kadang-kadang campur tangan termasuk Perang Korea (1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah
Perang Teluk Persia di 1990.
PBB juga dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak
kasus, negara-negara anggota telah menunjukkan keengganan untuk
mencapai atau melaksanakan resolusi Dewan Keamanan, sebuah masalah yang berasal
dari sifat PBB sebagai organisasi antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang
sebagai hanya sebuah asosiasi dari 192 negara anggota yang harus mencapai
konsensus, bukan sebuah organisasi independen. Perselisihan dalam Dewan
Keamanan tentang aksi militer dan intervensi dipandang sebagai kegagalan untuk
mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan
bantuan kemanusiaan dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua, gagal untuk campur tangan dalam
pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan melindungi pengungsi surga dengan
mengesahkan pasukan penjaga perdamaian ke menggunakan kekuatan, kegagalan untuk
memberikan makanan untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan
resolusi Dewan Keamanan yang berhubungan dengan konflik Israel-Palestina, dan
terus gagal untuk mencegah genosida atau memberikan bantuan di Darfur. pasukan
penjaga perdamaian PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan anak, pelecehan
seksual atau menggunakan pelacur selama misi penjaga perdamaian , dimulai pada
tahun 2003, di Kongo, Haiti, Liberia, Sudan, Burundi dan Pantai Gading. Pada tahun 2004, mantan Duta Besar Israel untuk PBB
Dore Gold mengkritik apa yang disebutnya relativisme moral milik organisasi
dalam menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan moral antara periode
pendirian dan hari ini. Gold juga khusus menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berbicara dengan Majelis Umum
sebagai titik yang rendah dalam sejarah PBB.
Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan
persenjataan juga dimasukkan dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat
sebagai cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk
menciptakan mereka[. Namun, munculnya senjata nuklir yang datang
hanya beberapa minggu setelah penandatanganan piagam segera menghentikan konsep
keterbatasan senjata dan perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari
pertemuan pertama Majelis Umum yang meminta proposal khusus untuk “penghapusan
senjata atom dari persenjataan nasional dan semua senjata besar lainnya yang
bisa digunakan sebagai pemusnah massal “. Forum-forum utama untuk masalah
perlucutan senjata adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi Perlucutan Senjata
PBB, dan Konferensi Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah dilakukan
tentang manfaat larangan pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar angkasa, pelarangan senjata kimia dan ranjau darat, perlucutan senjata nuklir dan
senjata konvensional, zona bebas-senjata-nuklir, pengurangan anggaran militer,
dan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan internasional.
PBB adalah salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Dunia (World Security
Forum), sebuah konferensi internasional besar tentang efek dari bencana
global dan bencana, yang terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008.
Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri dan ketua eksekutif Paramount
Group, mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan dan peralatan yang lebih
banyak untuk pasukan
penjaga perdamaian Afrika.
Ichikowitz mengatakan bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan pasukan PBB.
Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan
Eleanor Roosevelt dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada
tahun 1949.
Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk
didirikannya PBB. Kekejaman dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru
ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa di masa mendatang. Tujuan awal
adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan dan bertindak atas
keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan semua
negara anggota untuk mempromosikan “penghargaan universal bagi, dan kepatuhan
terhadap, hak asasi manusia” dan mengambil “tindakan bersama dan terpisah”
untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tidak mengikat
secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 sebagai satu standar
umum keberhasilan untuk semua. Majelis secara teratur mengambil isu-isu hak
asasi manusia.
PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan dan
melaksanakan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Salah satu contoh adalah dukungan
oleh PBB untuk negara-negara dalam transisi menuju demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang bebas
dan adil, meningkatkan struktur peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan
pejabat hak asasi manusia, dan mengubah gerakan bersenjata menjadi partai politik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap
demokratisasi di seluruh dunia. PBB telah membantu pemilihan berjalan di
negara-negara dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru
ini di Afghanistan dan Timor Timur. PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak
perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi,
dan sosial negara mereka. PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan
kesadaran konsep hak asasi manusia melalui perjanjian dan perhatiannya terhadap
pelanggaran yang spesifik melalui Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan
resolusi, atau Mahkamah Internasional.
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006
bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus
Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan
tinggi kepada negara-negara anggota yang tidak menjamin hak-hak asasi warga
negara mereka sendiri.Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan secara
wilayah, dengan masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin
menjabat selama tiga kali berturut-turut. Sebuah kandidat untuk Dewan Hak Asasi
Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki
aturan ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia
universal. Sementara beberapa anggota dengan catatan hak asasi manusia yang
dipertanyakan telah dipilih, hal ini lebih sedikit dari sebelumnya dengan fokus
peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara anggota. Hak
beberapa 370 juta masyarakat adat di seluruh dunia juga merupakan suatu fokus
untuk PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang disetujui oleh
Majelis Umum pada tahun 2007. Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan
kolektif untuk budaya , bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan,
menyikapi isu-isu pasca-kolonial yang dihadapi masyarakat adat selama
berabad-abad. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan
mendorong pertumbuhan adat, budaya institusi dan tradisi. Deklarasi ini juga
melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mendorong partisipasi aktif
mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa depan
mereka.
Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah, PBB menyediakan makanan, air minum, tempat tinggal
dan pelayanan kemanusiaan lainnya untuk orang-orang yang menderita kelaparan,
pengungsi akibat perang, atau yang terkena bencana lainnya. Cabang kemanusiaan
utama dari PBB adalah Program Pangan Dunia (yang membantu pakan lebih dari 90
juta orang di 73 negara), kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dengan
proyek-proyek di lebih dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga perdamaian
di lebih dari 24 negara.
Sosial dan pembangunan ekonomi
1. memberantas kemiskinan ekstrim dan
kelaparan;
2. mencapai pendidikan dasar
universal;
3. mempromosikan kesetaraan gender
dan memberdayakan perempuan;
4. mengurangi angka kematian anak;
5. meningkatkan kesehatan ibu;
6. memerangi HIV / AIDS, malaria, dan
penyakit lainnya;
7. menjamin kelestarian lingkungan;
dan
8. mengembangkan kemitraan global
untuk pembangunan.
|
|
PBB terlibat dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan
Pembangunan Milenium. Badan Program Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral
terbesar untuk bantuan hibah teknis di dunia. Organisasi seperti Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO), UNAIDS, dan Dana Global untuk Memerangi AIDS,
Tuberkulosis dan Malaria merupakan lembaga pemimpin dalam pertempuran melawan
penyakit di seluruh dunia, terutama di negara-negara miskin. Dana Kependudukan
PBB merupakan penyedia utama layanan reproduksi. 32 agen PBB yang bertujuan
untuk memajukan pembangunan mengkoordinasi usaha-usaha mereka lewat Grup
Pembangunan PBB atau UNDG.
PBB juga mempromosikan pengembangan manusia melalui berbagai instansi
terkait, terutama oleh UNDP. Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya,
bersifat independen, dan merupakan badan khusus dan pengamat dalam kerangka
PBB, menurut suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awalnya dibentuk terpisah
dari PBB melalui Perjanjian Bretton Woods tahun 1944.
PBB setiap tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara
mengukur perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek huruf, pendidikan,
harapan hidup, dan faktor lainnya.
Sasaran
Pembangunan Milenium adalah
delapan tujuan yang telah disepakati seluruh negara anggota PBB untuk mencoba
mencapai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada Deklarasi Milenium PBB yang
ditandatangani pada bulan September 2000.
Mandat
Dari waktu ke waktu, tubuh yang berbeda dari PBB mengeluarkan resolusi yang
mengandung paragraf operasi yang dimulai dengan “permintaan” kata-kata,
“menyerukan”, atau “mendorong”, yang Sekretaris Jenderal menafsirkan sebagai
mandat untuk membentuk organisasi sementara atau melakukan sesuatu. Mandat ini
bisa sesedikit meneliti dan menerbitkan laporan tertulis, atau mounting operasi
pemeliharaan perdamaian besar-besaran (biasanya domain eksklusif Dewan
Keamanan).
Meskipun lembaga-lembaga khusus, seperti WHO, yang awalnya dibentuk oleh cara
ini, mereka tidak sama dengan mandat karena mereka adalah organisasi permanen
yang ada secara independen dari PBB dengan struktur keanggotaan mereka sendiri.
Orang bisa mengatakan bahwa mandat asli hanya untuk menutupi proses pembentukan
lembaga tersebut, dan oleh karenanya lama kadaluarsa. Sebagian besar mandat
berakhir setelah jangka waktu yang terbatas dan membutuhkan perpanjangan dari
tubuh, yang mengaturnya.
Salah satu hasil dari KTT Dunia 2005 adalah mandat (berlabel id 17171) untuk
Sekretaris-Jenderal untuk “meninjau semua mandat yang lebih tua dari lima tahun
yang berasal dari resolusi Majelis Umum dan organ tubuh lainnya”. Untuk
memfasilitasi review ini dan akhirnya membawa koherensi kepada organisasi,
Sekretariat telah menghasilkan sebuah registri on-line mandat untuk menggambar
bersama laporan yang berkaitan dengan masing-masing dan menciptakan gambaran
keseluruhan.
Lainnya
Selama masa hidup PBB, lebih dari 80 koloni telah mencapai kemerdekaan. Majelis
Umum mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan
Masyarakat Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tetapi semua
kekuatan kolonial utama memilih abstain. Melalui Komite PBB tentang
Dekolonisasi, yang didirikan pada tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian
pada dekolonisasi. Hal ini juga didukung negara-negara baru yang berdiri
sebagai akibat dari inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite telah mengawasi
dekolonisasi setiap negara lebih besar dari 20.000 km ² dan menghapus mereka
dari daftar PBB Wilayah Yang Tidak Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat, sebuah negara lebih besar dari Inggris yang baru
dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975.
PBB menyatakan dan mengkoordinasi hari peringatan internasional, periode waktu untuk mengamati
beberapa isu atau masalah kepentingan internasional. Menggunakan simbolisme
PBB, sebuah logo yang dirancang khusus untuk tahun ini, dan infrastruktur
Sistem PBB, berbagai hari dan tahun-tahun telah menjadi katalisator untuk
mendorong isu-isu kunci yang menjadi perhatian dalam skala global. Sebagai
contoh, Hari Tuberkulosis Sedunia, Hari Bumi dan Tahun Internasional Gurun dan Desertifikasi.
Pendanaan
10 besar
donatur di PBB, 2009
|
|
Negara
anggota
|
|
22,00%
|
|
16,624%
|
|
8,577%
|
|
6,642%
|
|
6,301%
|
|
5,079%
|
|
2,977%
|
|
2,968%
|
|
2,667%
|
|
2,257%
|
|
Negara
anggota lainnya
|
23,908%
|
PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai dan bersifat sukarela dari negara-negara
anggotanya. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin dan menentukan sumbangan
untuk setiap anggota. Hal ini secara luas berdasarkan kapasitas relatif
kemampuan membayar dari masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan
Nasional Bruto (PNB) mereka, dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan
rendahnya pendapatan per kapita.
Majelis telah membentuk
prinsip bahwa PBB tidak boleh terlalu bergantung pada salah satu anggota untuk
membiayai operasinya. Dengan demikian, ada sebuah tingkat “langit-langit”,
pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap anggota yang dinilai untuk anggaran
rutin. Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk
mencerminkan keadaan global saat ini. Sebagai bagian dari revisi itu, plafon
anggaran rutin berkurang dari 25% menjadi 22%. AS adalah satu-satunya anggota
yang telah memenuhi langit-langit. Selain tingkat langit-langit, jumlah minimum
yang dinilai untuk setiap negara anggota (atau tingkat ‘lantai’) ditetapkan
sebesar 0,001% dari anggaran PBB. Selain itu, untuk negara-negara kurang
berkembang (LDC), tingkat langit-langit 0,01% diterapkan.
Anggaran operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk
periode dua tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit lebih dari 2
milyar dolar per tahun (lihat tabel untuk kontributor utama).
Sebagian besar dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu
perdamaian dan keamanan. Anggaran pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal
2010-2011 adalah sekitar $ 7 miliar, dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan
di 14 misi di seluruh dunia. Operasi perdamaian PBB didanai oleh penilaian,
menggunakan formula yang berasal dari dana biasa, tetapi termasuk biaya
tambahan tertimbang untuk lima anggota tetap Dewan Keamanan, yang harus
menyetujui semua operasi penjaga perdamaian. Biaya tambahan ini berfungsi untuk
mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang dikurangi dari negara-negara kurang
berkembang. Per 1 Januari 2008, 10 besar penyedia kontribusi keuangan yang
dinilai pada operasi penjaga perdamaian PBB adalah: Amerika Serikat, Jepang,
Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Cina, Kanada, Spanyol, dan Republik Korea
Program PBB khusus yang tidak
termasuk dalam anggaran rutin (seperti UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh
sumbangan sukarela dari pemerintah negara anggota lainnya. Sebagian besar
sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tetapi beberapa adalah dalam bentuk
komoditas pertanian yang disumbangkan untuk membantu populasi yang membutuhkan.
Karena anggaran mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini
menderita kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program
Pangan Dunia melaporkan bahwa ia telah dipaksa untuk memotong jasa karena dana
tidak mencukupi. PPD telah menerima hampir seperempat dari total yang
dibutuhkan untuk tahun keuangan 09/10.
Kebijakan Personil
PBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka
beroperasi, untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan
rumah dan anggota.Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber
daya manusia, PBB dan lembaga-lembaganya secara sukarela menerapkan hukum-hukum
negara-negara anggota mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang
status karyawan dalam sebuah kemitraan yang sama-seks didasarkan pada
kebangsaan karyawan-karyawan tersebut. PBB dan agensi-agensinya mengakui
pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan itu adalah warga negara dari
negara-negara yang mengakui perkawinan sesama jenis. Praktek ini tidak secara
khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis tetapi mencerminkan praktik
umum PBB untuk sejumlah masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa
beberapa lembaga memberikan manfaat terbatas pada mitra domestik staf mereka
dan beberapa lembaga tidak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan
domestik staf mereka.
REFORMASI
Sejak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan
Bangsa-Bangsa, meskipun hampir tidak ada yang setuju bagaimana untuk
melakukannya. Beberapa ingin PBB untuk memainkan peran yang lebih besar atau
lebih efektif dalam urusan dunia, sementara yang lain ingin perannya dikurangi
untuk pekerjaan kemanusiaan . Ada juga sejumlah usulan sudah penambahan keanggotaan
Dewan Keamanan PBB, cara yang lain untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis
Parlementer PBB.
PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya dan birokrasi yang tidak
efisien. Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan
alasan inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan
diadakan suatu inisiatif reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal
Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis Umum sebagai pengawas efisiensi.
Sebuah program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi tersebut termasuk mengubah
keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini mencerminkan hubungan kekuasaan
pada 1945), membuat birokrasi lebih transparan, akuntabel dan efisien, membuat
PBB lebih demokratis, dan mulai merencanakan Pakta Perdagangan Senjata.
Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Dunia yang dihadiri oleh
sebagian besar kepala negara anggota, menyebut pertemuan iu sebagai “kesempatan
sekali dalam segenerasi untuk mengambil keputusan berani dalam bidang
pembangunan, keamanan, hak asasi manusia dan reformasi Perserikatan
Bangsa-Bangsa. “. Kofi Annan telah mengusulkan bahwa peserta pertemuan
menyetujui ” perundingan besar-besaran (grand bargain)” global untuk
reformasi PBB, memperbaharui fokus organisasi tentang perdamaian, keamanan, hak
asasi manusia dan pembangunan, dan untuk membuatnya lebih siap dalam menghadapi
masalah-masalah di abad ke-21. Dokumen Hasil KTT Dunia menggambarkan
kesimpulan dari pertemuan tersebut, termasuk: pembuatan sebuah Komisi
Pembangunan Perdamaian, untuk membantu negara-negara berkembang dari konflik;
sebuah Dewan Hak Asasi Manusia dan dana demokrasi; sebuah penghukuman yang
jelas dan tidak ambigu tentang terorisme “dalam segala bentuk dan manifestasi”;
perjanjian untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya ke Kantor Layanan
Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran lebih dalam
mencapai Tujuan
Pembangunan Milenium; pembubaran
Dewan Perwalian, karena misinya sudah
terselesaikan; dan, perjanjian bahwa masing-masing negara , dengan bantuan dari
masyarakat internasional, memiliki “tanggung jawab untuk melindungi” populasi
dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap
kemanusiaan-dengan pemahaman bahwa masyarakat internasional siap untuk
bertindak “kolektif” dan “dengan tepat waktu dan tegas” untuk melindungi warga
sipil yang rentan jika suatu negara “secara nyata gagal” dalam memenuhi
tanggung jawabnya.
Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas
ruang lingkup dan mandatnya, dan akan menerima lebih banyak sumber daya. Selain
itu, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan audit dari Majelis Umum, Audit
Independen Komite Penasehat (IAAC) sedang dibuat. Pada bulan Juni 2007, Komite
Kelima menciptakan sebuah rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini.
Sebuah kantor etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk
melaksanakan pengungkapan keuangan baru dan kebijakan perlindungan whistleblower.
Bekerja sama dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk menerapkan
kebijakan untuk menghindari penipuan dan korupsi. Sekretariat sedang dalam
proses meninjau semua mandat PBB yang berusia lebih dari lima tahun. Peninjauan
ini ditujukan untuk menentukan program mana yang merupakan duplikat atau tidak
perlu yang harus dihilangkan. Tidak semua negara anggota menyetujui mandat mana
di antara lebih dari 7000 mandat yang harus ditinjau ulang. Sengketa ini
berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa Memang,
hambatan yang diidentifikasi – pada khususnya, kurangnya informasi tentang
implikasi sumber daya mandat masing-masing – merupakan pembenaran yang cukup
untuk Majelis Umum untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September
2008. Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sejumlah inisiatif baru yang
secara longgar terkait dengan reformasi pada bulan April 2007, meliputi tata
kelola lingkungan internasional, ‘Ditayangkan sebagai Satu’ pada tingkat negara
untuk meningkatkan konsolidasi kegiatan program PBB dan organisasi gender yang
bersatu. Sedangkan pencapaian 2 isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada
September 2010 menyetujui pembentukan “UN Women” atau Wanita PBB/PBB
Wanita sebagai organisasi PBB yang baru untuk kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan mempersatukan sumber daya
dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk dampak yang lebih besar. Kepala
pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile.
Efektivitas
Beberapa telah mempertanyakan apakah PBB masih relevan di abad ke-21. Sementara
mandat pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. “Untuk memelihara
perdamaian dan keamanan internasional …. (Dan jika perlu untuk menegakkan
perdamaian dengan) mengambil tindakan pencegahan atau penegakan hukum. “,
karena struktur restriktif administrasi, anggota tetap Dewan Keamanan sendiri
kadang-kadang mencegah PBB dari sepenuhnya melaksanakan dua mandat pertama.
Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau minimal abstain) dari semua 5 dari
anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB hanya memungkinkan untuk
“mengamati”, laporan, dan membuat rekomendasi mengenai konflik internasional.
Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi aksi penegakan hukum PBB
bersenjata tidak selalu tercapai pada waktunya untuk mencegah pecahnya perang
internasional. Bahkan dengan semua hambatan dan keterbatasan pada kemampuan PBB
untuk menanggapi situasi konflik, berbagai studi masih telah menemukan PBB
telah memiliki banyak keberhasilan penting dalam 65 tahun keberadaannya.
Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga
dan mengambil banyak waktu, tenaga dan inisiatif sebagai negosiator utama
antara Nikita Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan hubungan penting dalam
pencegahan suatu perang nuklir pada waktu itu . Sebuah penilitan tahun 2005
oleh RAND Corporation menemukan PBB berhasil dalam dua dari tiga upaya
perdamaian. Studi ini juga membandingkan upaya PBB untuk pembangunan bangsa
dengan orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan
kasus PBB damai, bertentangan dengan empat dari delapan kasus AS damai Juga
pada tahun 2005, Human Security Report mendokumentasikan penurunan jumlah
perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme
internasional – kebanyakan dipelopori oleh PBB – telah menjadi penyebab utama
penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin.
BAB III
Kesimpulan
Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007 , menggantikan Sekretaris Jendral
terdahulu, yaitu Kofi Annan dari Ghana. Organisasi
ini memiliki enam organ utama: Majelis Umum (majelis
musyawarah utama) Dewan Keamanan (untuk
memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan),Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam mempromosikan
kerjasama ekonomi, sosial internasional dan pembangunan) Sekretariat (untuk
menyediakan studi, informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB), Mahkamah Internasional (organ peradilan primer), Dewan Perwalian (yang saat
ini tidak aktif). Instansi Sistem PBB lainnya
yang menonjol termasuk Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO), Program Pangan Dunia (WFP) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa(UNICEF). Tokoh masyrakat PBB yang
paling terkenal mungkin adalah Sekretaris Jenderal PBB, saat ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mengambil jabatan itu pada tahun 2007,
menggantikan Kofi Annan. Organisasi ini didanai dari
sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara anggotanya, dan
memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol.
DAFTAR PUSTAKA
D.W. BOWETT Q.C.LL.D
:Jakarta,10
Juli 1991. “HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL”
Organisasi Internasional – Wikipedia
Indonesia
02.08 | Label: -Makalah & Laporan | 0 Comments
Langganan:
Postingan (Atom)
Pages
Diberdayakan oleh Blogger.